Mewujudkan Kedaulatan Pengelolaan Kekayaan Laut

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Tawati (Muslimah Revowriter Majalengka dan Member Writing Class With Has)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menyambut baik kerja sama antara Korea Institute of Ocean Science and Technology dengan Institute Teknologi Bandung dalam bidang penelitian dan pengembangan kelautan. Pasalnya, Kabupaten Cirebon memiliki 77 kilometer lebih garis pantai yang belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat.

Bupati Cirebon, H Imron MAg, mengatakan, Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari kerja sama dalam bidang tersebut. Menurut Imron, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Korea-Indonesia Marine Technologi Cooperation Research Center (MTCRC) yang telah didirikan oleh Kementerian Samudera, Perikanan Republik Korea dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada tahun 2018 lalu. (Suara Cirebon, 7/6/2021)

Kekayaan laut Indonesia termasuk laut Cirebon merupakan potensi yang menggiurkan. Baik sumber daya hayati maupun non hayati termasuk harta karun bawah laut. Indonesia sendiri saat ini tercatat memiliki harta karun atau kekayaan laut mencapai USD1.388 miliar atau setara Rp19.133 triliun (kurs Rp14.300) per tahun.

Perlu disadari bahwa potensi ini adalah harta kekayaan milik umat. Adapun kerjasama untuk menggalinya perlu penjelasan lebih dalam apalagi melibatkan pihak asing. Apakah benar sekadar membantu dari sisi teknologi atau ada pembagian terhadap hasil kekayaan yang berhasil digali?

Tentu sangat gegabah jika suatu negara tidak menjaga hasil laut. Negeri ini bisa menjadi negara besar kalau sumber daya lautnya dijaga dan dikelola dengan benar. Sumber daya laut begitu bernilai melebihi sumber daya lain seperti tambang dan minyak. Sebab tidak akan pernah ada habisnya selama dijaga dengan baik.

Jangan sampai akibat kebijakan yang keliru keberadaan kekayaan bawah laut terancam tidak akan dinikmati rakyat sendiri. Melainkan segera dinikmati swasta atau asing. Hal ini jelas menunjukkan ketidakmandirian negara dalam mengelola kekayaan alam termasuk laut. Tentu ini berbahaya bagi kedaulatan negara. Betapa zalimnya pengelola negara. Jika harta karun yang tak terduga keberadaannya ternyata sudah dikapling untuk diliberalisasi.

Pengembangan kelautan sejatinya tidak memerlukan peran asing, karena pada dasarnya negeri kita mampu untuk mengelolanya. Jadi, sangat keliru jika penguasa malah memberi jalan investasi atau bahkan privatisasi swasta atau asing begitu saja dalam pengelolaan harta karun bawah laut ini.

Harta karun bawah laut adalah termasuk rikaz (barang temuan). Dalam Islam, pengelolaan rikaz telah jelas, yakni digunakan secara khusus untuk mengatur kepentingan kaum muslim serta kemaslahatan mereka sesuai pendapat dan ijtihad Khalifah.

Islam sebagai sebuah ideologi, memiliki sistem pengelolaan keuangan yang mengatur perihal sejenis harta karun bawah laut. Dalam Kitab Al-Amwalu fil Daulati Al-Khilafati, disebutkan riwayat dari Abdullah bin Amru ra, bahwa Nabi saw telah ditanya tentang harta yang ditemukan di negeri yang telah porak-poranda. Beliau saw. bersabda, “Di dalam harta tersebut dan rikaz ada khumus.”

Berdasarkan hal ini, semua harta yang ditemukan dari kota-kota bangsa terdahulu, atau terdapat di tanah mati, serta negeri yang telah hancur, merupakan milik penemunya.

Setiap penemu rikaz atau barang tambang diambil darinya khumus, baik penemunya laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, berakal maupun gila, muslim ataupun kafir dzimmi. Ini berlaku, baik rikaz (barang temuan) dan barang tambang tersebut jumlahnya sedikit maupun banyak. Bahkan, rikaz (yang telah diambil khumus-nya) diperbolehkan untuk dimiliki penemunya meski dirinya orang kaya.

Khumus sendiri kemudian diserahkan ke Baitulmal. Besaran khumus yang diserahkan ke Baitulmal adalah seperlima dari seluruh harta tersebut. Sementara empat perlimanya dikembalikan kepada penemunya. Khumus yang diambil dari penemu rikaz dan penemu barang tambang, statusnya sama dengan harta fai’, demikian pula status hukumnya.

Khumus disimpan di Baitulmal pada bagian harta fai’ dan kharaj. Pengelolaannya pun sama dengan harta fai’ dan kharaj. Penggunaannya menjadi wewenang Khalifah untuk mengatur urusan-urusan umat dan mewujudkan kemashlahatannya. Khumus ini harus segera dikeluarkan ketika dijumpai rikaz atau barang tambang. Tidak boleh mengulur-ulur waktu pembayarannya ke Baitulmal.

Sebagai penjelasan tambahan, untuk barang tambang yang dimiliki oleh penemunya adalah barang tambang yang jumlah depositnya sedikit. Jika jumlah depositnya banyak, maka tidak boleh dimiliki. Karena termasuk harta kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki seseorang, melainkan milik seluruh kaum muslim, sehingga pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan umum.

Sungguh, Sistem Islam berperan menjamin pengelolaan keuangan negara secara mandiri, tidak bergantung pada asing. Inilah sebabnya, hanya sistem Islam saja yang mampu mewujudkan perintah Allah dan Rasul-Nya terkait pengelolaan harta karun bawah laut. Berikut menjaga kelangsungan distribusi ekonomi buah pengelolaan harta karun tersebut di tengah masyarakat.

Wallahu a’lam bishshawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.